MK Mengusulkan Ada Rekayasa Konstitusional untuk Mencegah Capres yang Terlalu Banyak

Rekayasa Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Revisi UU Pemilu

Pada tanggal 2 Januari 2025, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengusulkan adanya rekayasa konstitusional oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu. Usulan ini bertujuan untuk mencegah potensi terlalu banyaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah dihapusnya ambang batas syarat pengusulan calon presiden.

MK mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara 62/PUU-XXII/2024, yang memunculkan pertimbangan tersebut. Saldi Isra menyatakan bahwa mekanisme pencegahan lonjakan jumlah pasangan calon perlu diatur agar pemilu tetap efektif.

Poin Penting:

• Hak Konstitusional Partai Politik: MK menekankan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hak konstitusional semua partai politik peserta pemilu.

• Dampak Pasangan Calon Terlalu Banyak: Meskipun UUD NRI 1945 telah mengatur antisipasi untuk putaran kedua dalam Pilpres, MK menilai bahwa adanya pasangan calon yang terlalu banyak tidak selalu memiliki dampak positif.

• Pedoman bagi DPR dan Pemerintah: MK memberikan lima pedoman yang harus diperhatikan dalam rekayasa konstitusional, antara lain:

1. Hak Usul Semua Partai Politik: Seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon.

2. Tidak Berdasarkan Kursi atau Suara: Pengusulan tidak boleh didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara nasional.

3. Pencegahan Dominasi Partai: Gabungan partai politik tidak boleh menyebabkan dominasi yang membatasi pilihan pasangan calon.

4. Sanksi Bagi Partai yang Tidak Mengusulkan: Partai yang tidak mengusulkan pasangan calon akan dikenakan larangan mengikuti pemilu berikutnya.

5. Partisipasi Publik: Perubahan UU harus melibatkan semua pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR, dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

MK berharap revisi UU Pemilu dapat mengatur secara bijaksana agar proses demokrasi presidensial di Indonesia tetap berjalan lancar tanpa merusak hakikat pemilihan langsung oleh rakyat.